Blog dan Berita

Asia: No Law for Nano?

Nanotechnology, often referred to as the next industrial revolution after internet, is an interdisciplinary study with limitless potential. It is now in the stage where ICT and use of plastic was in 1960s and biotechnology in 1980s. Already around 2000 consumer products are in the market and ILO predicts that by 2020, 20% of the products will be developed using nanotechnology. UNESCO traced top ten applications of nanotechnology within the UN Millennium Development Goals

Read More »

Use of Cyber Means to Enforce Unilateral Coercive Measures in International Law

The objective of this chapter is to examine the use of cyber means to enforce unilateral coercive measures in international law. In doing so it will consider the relationship between sanction regimes and cyberwarfare, and what might influence the effectiveness of such measures. It will begin by discussing the concept of “cyber warfare” and the threats that cyberattacks pose to States, organizations and the international legal order.

Read More »

Nano Product in Malaysia: A Review of Malaysia Halal Certification

Abstract – Nano products are entering the industry including into the halal industry in many sectors. The application of nano product in halal industry that deserve the critical attention are largely in food and beverages industry, consumer goods, pharmaceutical, cosmetic and personal care. This paper start with the definition of nano and halal and then share findings on the available certified halal products that use the term “nano”

Read More »

RUU PDP Ditarget Selesai Satu Masa Sidang

validnews.id – Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan pihaknya langsung melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) setelah mendapat perpanjangan waktu oleh pimpinan DPR pada Rapat Paripurna, Selasa (23/6) kemarin.

“Kemarin setelah Rapat Paripurna, sorenya kami sudah rapat internal Panitia Kerja (Panja) RUU PDP. Jadi sudah lanjut dibahas. Doakan semoga segera selesai ya,”

Read More »

DPR Perpanjang Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

suara.com –  Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (22/6/2021) secara resmi memperpanjang pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

“Apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan kedua RUU tersebut sampai dengan masa persidangan I. Apakah dapat disetujui?,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Read More »

RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

kompas.com – Dalam Rapat Paripurna, DPR memutuskan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) diperpanjang (22/6/2021). Ini adalah momen bagi kita untuk menelisik lebih dalam isu dan muatan RUU tersebut. UU ini sangat penting bagi kita, di saat ekonomi digital Indonesia tumbuh eksponensial.

Google dan Temasek (2020) melaporkan, pengguna e-commerce Indonesia meningkat 37 persen karena pandemi

Read More »

Pelatihan DPO Bersertifikat 2026

Pelatihan Pejabat Pelindungan Data Pribadi Bersertifikat 2026. Klik di sini untuk informasi lengkapnya.

Language »

Subscribe