Oct
22
APPDI Data Protection News Update, 22 October 2025
Kementerian Agama menegaskan pentingnya memperkuat perlindungan data pribadi dalam proses transformasi digital yang tengah dijalankan. Hal ini disampaikan Staf Khusus Bidang Kebijakan Publik, Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama, Ismail Cawidu, dalam rapat internal rutin di Kantor Pusat Kementerian Agama…
Article by Afissa
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha mengatakan, tanpa pelaksanaan yang konkret dan institusi pelaksana yang kuat, regulasi ini akan kehilangan maknanya. Urgensi implementasi UU PDP saat ini tidak bisa lagi ditunda. Dalam satu tahun terakhir, masyarakat Indonesia terus menjadi sasaran berbagai bentuk kejahatan digital mulai dari kebocoran data pribadi di sektor publik maupun swasta…
Article by Rina Purnama
Dalam sistem hukum Indonesia, penyadapan merupakan instrumen yang dibolehkan hanya untuk kepentingan penegakan hukum tertentu serta melalui prosedur ketat. Namun kemajuan teknologi komunikasi membuat praktik ini tidak lagi sesederhana mendengarkan percakapan suara…
Article by Firyalfatin
Satu tahun Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi era pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menilai implementasi UU Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP belum signifikan. Komdigi belum membentuk Badan Pelindungan Data Pribadi, padahal tertuang dalam Pasal 58 UU PDP atau UU Nomor 27 Tahun 2022…
Article by Kamila Meilina
Article by Fauzan Jamaludin
Article by Kushab Deb
Article by Daryna Antoniuk
Pelatihan DPO Bersertifikat 2025
Pelatihan Pejabat Pelindungan Data Pribadi Bersertifikat 2025. Klik di sini untuk informasi lengkapnya.
