Oct
27
APPDI Data Protection News Update, 27 October 2025
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022. UU PDP dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap data pribadi yang dikelola oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta di Indonesia…
Article by Akhda Afif Rasyidi
Menurut laporan Data Protection Review Indonesia (2024), sekitar 32% kasus kebocoran data pribadi berasal dari dokumen fisik seperti resi dan nota pengiriman. Data ini bisa dimanfaatkan untuk penipuan, phishing, atau pencurian identitas…
Article by Dita Nurfatila
Link phising merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang paling umum terjadi. Tautan palsu ini biasanya dibuat sangat mirip dengan situs resmi atau layanan tepercaya, dengan tujuan utama mengelabui pengguna. Tanpa disadari, korban akan memberikan informasi penting seperti kata sandi, PIN, atau nomor rekening bank mereka kepada pihak yang tidak bertanggung jawab…
Article by
Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan teknis atau hukum semata, tetapi telah memasuki ranah nilai dan moral kebangsaan. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, menempatkan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pada sila kedua. Nilai ini mengajarkan penghormatan terhadap harkat, martabat, dan hak-hak dasar setiap individu…
Article by Muhammad Idvan
Article by Veronica Scott
Article by Raff Ciccone
Article by Mulkan Abidin
Pelatihan DPO Bersertifikat 2025
Pelatihan Pejabat Pelindungan Data Pribadi Bersertifikat 2025. Klik di sini untuk informasi lengkapnya.
